Penegak Hukum dan Twitter

Seorang hakim agung di Amerika Serikat jadi bahan pembicaraan di jejaring sosial Twitter baru-baru ini. Bukan lantaran kasus yang ditanganinya, tapi karena ia memiliki akun di jejaring sosial tersebut. Hal itu terungkap saat Kongres AS mengadakan rapat membahas anggaran Mahkamah Agung Negeri Paman Sam tersebut, 14 April lalu.

Stephen Gerald Breyer, nama sang Hakim Agung, ikut hadir mewakili lembaganya pada rapat itu. Saat pembahasan, seorang anggota kongres, Steve Womack, menanyakan pendapat mereka mengenai twitter. “Apakah hakim boleh nge-twit,” demikian pertanyaan ‘usil’ Womack.

Breyer dengan santai menjawab "boleh". Ia bahkan mengaku punya akun twitter sejak tahun 2009. Pernyataan ini cukup menghebohkan dan jadi pembicaraan di berbagai media AS.

Breyer mengaku tertarik membuat akun twitter karena ingin mengetahui perkembangan gelombang protes di Iran setelah pemilihan presiden negeri itu. Twitter merupakan salah satu cara terbaik untuk belajar apa yang terjadi di negara itu,” ujarnya sebagaimana dilaporkan LATimes.

Hal menarik, Breyer bukan berasal dari generasi melek teknologi modern. Ia sudah berumur 83 tahun (lahir 15 Agustus 1938). Umumnya, orang-orang seumurannya tidak biasa menggunakan perangkat komputer. Bisa berselancar di internet adalah keistimewaan, bahkan di negara maju seperti AS sekalipun.

Untuk diketahui, Breyer diangkat sebagai Hakim Agung oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1994. Sebelumnya, ia adalah profesor hukum di Universitas Harvard dengan spesialisasi hukum administrasi negara. Ia juga pernah menjadi Tim Ahli Jaksa dalam kasus Watergate tahun 1973. Kasus terkenal inilah yang melengserkan Presiden Ronald Reagan dari kursi kepresidenan AS.

Kembali ke twitter, Breyer mengaku mendapat banyak permintaan pertemanan dari berbagai kalangan. Sayangnya, tidak satupun yang diterima olehnya. “Bukan ide yang baik untuk berkontak dengan banyak orang dalam jabatan saya sebagai hakim agung,” terangnya.

Breyer mengatakan, seorang hakim, apalagi hakim agung, harus tetap menjaga independensi. Menolak kontak pribadi dengan orang lain menurutnya salah satu hal penting. Ia mengaku hanya berteman dengan anak-anak dan keluarganya di jejaring sosial tersebut.

Sayangnya, Breyer mengaku tidak lagi aktif memantau akun tersebut. Ia beralasan, belakangan merasa kegiatan publik seperti ini bukan hal baik bagi seorang hakim. “Tapi saya tidak tahu bagaimana menonaktifkan akun tersebut, jadi saya tinggalkan begitu saja,” ujarnya.

Pemanfaatan jejaring sosial oleh lembaga penegak hukum sangat baik di negeri Paman Sam itu. US Supreme Court (Mahkamah Agung) aktif memperbaharui informasi mengenai persidangan-persidangan yang digelar. Pembaharuan informasi ini sangat cepat, bahkan dalam satu jam bisa mencapai empat informasi baru.

Akun facebook US Supreme Court pun sangat ramai dikunjungi warga negaranya. Tidak hanya memuat informasi kegiatan, US Supreme Court sering memuat pula artikel dari situs web lain berkaitan dengan isu penegakan hukum. Sesekali, terlihat US Supreme Court ikut 'nimbrung' membalas komentar yang masuk ke akunnya.

Di Indonesia, fenomena ini pun mulai marak. Hampir semua lembaga penegak hukum memiliki akun twitter. Kehadiran KPK, MK, MA, dan KY dalam ruang twitter pun menghembuskan nuansa keberlakuan asas cepat dalam penegakan hukum, setidaknya terkait pembaruan informasi.

Setiap hari sebuah informasi hadir dalam akun KPK, menginformasikan secara singkat kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK. Mulai dari informasi keberhasilan KPK menangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, polling mengenai pembentukan KPK daerah, hingga informasi penerimaan kunjungan siswa-siswa SD ke KPK.

Tidak jauh berbeda dengan isi twitter KPK, dalam akun Mabes Polri pun beragam informasi muncul beriringan. Mulai dari pernyataan sikap bahwa Polri tidak melindungi jenderal tertentu terkait rekening gendut, pengumuman pemenang lelang pengadaan alat pengolah data, hingga imbauan untuk satukan tekad membangun bangsa dan negeri. Bedanya dengan twitter KPK yang selalu di-update setiap hari, informasi dalam twitter Mabes Polri kadang di-update setelah jeda beberapa hari.

Isi twitter Ombudsman agak sedikit berbeda. Kebanyakan isi twitter Ombudsman adalah informasi pengaduan yang masuk ke Ombudsman. Selain itu, banyak pula informasi-informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Ombudsman. Tak hanya itu, isi  twitter Ombudsman pun banyak mempublikasikan seputar pengaduan yang masuk ke Ombudsman, terutama terkait korupsi. Kebanyakan info tersebut disertai dengan rujukan berupa link ke situs web lainnya.

Demikian pula tak jauh berbeda dengan isi twitter Komisi Yudisial yang banyak memuat informasi lepas terkait isu integritas hakim dan penegakan hukum. Uniknya, isi twitter Komisi Yudisial diperbaharui dalam sehari bisa mencapai empat kali. Namun di satu atau dua hari lain tak ada informasi sama sekali.

Beda lagi dengan isi twitter Mahkamah Konstitusi. Kebanyakan isinya memang diiringi dengan link menuju web lain. Namun bukan rujukan informasi lepas, melainkan judul-judul perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada informasi lepas, kebanyakan tak lepas dari informasi yang muncul dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi.

Selain jejaring twitter yang menjadi wadah sosialisasi informasi informal lembaga-lembaga penegak hukum, facebook pun menjadi pilihan favorit. Hampir semua lembaga penegak hukum memiliki akun facebook yang diikuti ribuan orang. Namun, jauh berbeda dengan akun twitter yang aktif diperbaharui hampir setiap hari, akun facebook mereka justru kelihatan tak dirawat. Tengok saja akun facebook Mahkamah Konstitusi yang isinya hanya deretan informasi telah berteman dengan akun siapa.

Sumber: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2011/04/justice-stephen-breyer-twitter.html

Comments

Add New Search

Write comment

Name: Email:  do not notifynotify Website: Title: UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge     Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."