HAKIM HARUS TERUS MENERUS MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM BERTUGAS

Humas – Surabaya, Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke satker-satker mitra kerjanya di wilayah Propinsi Jawa Timur. Salah satu satker mitra kerja yang dikunjungi tim yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi III DPR, Dr. Benny K. Harman, SH., adalah Lembaga Pengadilan.

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 siang, 8 anggota Komisi III DPR RI bertatap muka dengan 70 Ketua Satker Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan (36 Satker Pengadilan Umum, 39 Satker Pengadilan Agama, 2 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 Satker Pengadilan Militer), bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan: pagu definitif anggaran tahun 2011, dan realisasi anggaran APBN Tahun 2011, sampai dengan Juni 2011; tindak lanjut koordinasi Dilkumjapol di tingkat wilayah, sebagaimana yang telah dilaksanakan di tingkat nasional; pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah yurisdiksi masing-masing; operasionaliasasi Pengadilan Tipikor, penjelasan mengenai hal-hal substantif serta fasilitatif terkait penyelenggaraan Pengadilan Tipikor; dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Jawa Timur.

Menyangkut operasionalisasi pengadilan di wilayah Jawa Timur, berdasarkan masukan dari beberapa Ketua Pengadilan didapat informasi bahwa kurangnya tenaga kerja menjadi masalah umum yang dialami terutama di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Masalah lain yang dikemukakan dalam hal keselamatan dan keamanan bagi para aparat penegak hukum, seorang peserta rapat meminta dukungan dari DPR yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sehubungan dengan RUU mengenai Komisi Yudisial, para Hakim mendebatkan korelasi antara fungsi pengawasan terhadap Hakim, yang dimiliki komisi ini, dengan peranannya dalam proses seleksi calon hakim. Menanggapi hal ini salah satu anggota rombongan, H. M. Nasir Djamil, S.Ag menyatakan bahwa RUU ini sesungguhnya memiliki arti penting karena mengatur salah satu kewajiban KY, yaitu mengupayakan kesejahteraan para Hakim.

Dari DPR sendiri disampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi perhatian para Hakim, bukan hanya yang di wilayah Jawa Timur tetapi di seluruh Indonesia, yaitu bahwa berdasarkan survei yang didapat dari media nasional, pengadilan-pengadilan Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi tugas para Hakim, maupun pejabat-pejabat peradilan lainnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum.

Sehubungan dengan perbaikan kesejahteraan, termasuk anggaran dari satker-satker pengadilan, menurut DPR, itu merupakan wewenang MA untuk mengajukannya. Tetapi ajuan dan usulan harus tetap berbasiskan kinerja personel Lembaga Pengadilan.

Sebagai penutup, DR. Benny K. Harman, SH. menyampaikan bahwa yang terpenting dan terutama adalah agar semua hakim harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya.(Ats-Ip&Ts/humas)

sumber : mahkamahagung.go.id

Comments

Add New Search

Write comment

Name: Email:  do not notifynotify Website: Title: UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge     Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."