PEMBARUAN PERADILAN :

CATATAN DARI BANGLADESH JUSTICE SECTOR STRATEGIS DIALOGUE

Bangladesh | Pembaruan Peradilan, 

Supreme Court (Mahkamah Agung) Bangladesh bekerja sama dengan United Nation Development Programme (UNDP) menyelenggarakan Workshop National Case Management Workshop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhakka, pada Jumat-Sabtu (14-15/10/2011) pekan lalu. Workshop ini merupakan rangkaian dari proses bertahap pembaruan peradilan Bangladesh yang sedang berjalan.

Sistem peradilan Bangladesh saat ini tengah memasuki fase transisi. Hal ini ditandai dengan peralihan pengelolaan peradilan dari lembaga eksekutif ke sepenuhnya di bawah kewenangan lembaga peradilan (sistem satu atap). Tahun 2010 lalu Supreme Court Bangladesh telah mengambil langkah berani dengan membentuk Special Committee for Judicial Reform Supreme Court of Bangladesh yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembaruan.

Karena, meskipun upaya peralihan pengelolaan sudah berjalan bertahun-tahun, namun sistem satu atap yang diimpikan tersebut masih belum terlaksana. Selain itu masih ada permasalahan tunggakan perkara pada seluruh struktur peradilan Bangladesh yang saat ini mencapai 1,8 juta perkara.

Delegasi Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI memperoleh kehormatan untuk dapat berpartisipasi dalam workshop ini. Tim Pembaruan Peradilan MA berbagi pengalaman pembaruan peradilan di Indonesia dalam dua topik diskusi sekaligus, yaitu “Pembaruan Peradilan di Indonesia” dan “Pembaruan Manajemen Perkara Untuk Mengikis Tunggakan Perkara di MA”. Kedua topik tersebut merupakan hal yang sangat kontekstual terkait hal-hal yang dihadapi oleh Mahkamah Agung RI.

Pentingnya Perubahan 

Kata kunci yang diutarakan oleh Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MA, Hakim Agung Takdir Ramadi dalam workshop tersebut adalah “Jangan Lupakan, Proses Perubahan adalah Pembaruan”.Dalam sambutannya pada sesi penutupan, dirinya menyatakan bahwa meskipun sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di tiap negara berbeda, namun pada umumnya masalah yang dihadapi adalah serupa. Akan tetapi faktor-faktor tersebutlah yang akan menentukan solusi yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Hakim Agung Takdir Rahmadi juga menekankan bahwa pembuatan agenda pembaruan adalah baru sebagian dari proses pembaruan. Karena selanjutnya harus ada proses implementasi yang tidak kalah kompleks.

“Sering orang lupa bahwa pembaruan melibatkan proses perubahan, perubahan dalam bagaimana organisasi beroperasi, bagaimana orang berpikir dan bersikap, yang menurut pengalaman Indonesia hal itu merupakan proses yang sangat sulit,” kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini.

Ahli hukum lingkungan ini menyatakan bahwa perubahan harus dikelola yang memerlukan kepemimpinan, persistensi dan pendanaan yang cukup. Hal ini merupakan proses yang paling sulit, namun harus dilakukan, karena menurutnya proses yang paling sulit adalah yang paling penting untuk dilakukan. Dirinya juga menambahkan bahwa perubahan perlu dikomunikasikan, dimonitor, dan sebaiknya melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk efektivitas dan efisiensinya.

Informasi dan Teknologi Sebagai Alat, Bukan Tujuan 

Sementara itu Aria Suyudi dari Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA memaparkan penanganan pengikisan tunggakan perkara dalam lima tahun terakhir di MA RI. Menurut Aria, teknologi adalah hal yang kritikal, namun harus dipikirkan bahwa teknologi perlu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya. Hal ini penting agar inisiatif teknologi informasi justru tidak berbalik membebani organisasi karena kesulitan memanfaatkannya.

Dalam konteks tersebut, Aria menunjukkan bagaimana sistem informasi perkara MA berevolusi dari sekedar menggunakan spreadsheet menjadi suatu sistem yang makin terintegrasi dengan tingkat penggunaan yang baik.

Acara workshop dibuka pada pagi 14 Oktober 2011 melalui inaugurial session yang menampilkan pembicara-pembicara senior, seperti Dr. Shahdeen Malik – Advocate of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Hasan Mahmud Khandake – Inspector-General of Police, Mr. M. Shahidul Haque -Secretary in Charge, Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Mr. Mahbubey Alam – Attorney General for Bangladesh, The Hon Madam Justice Nazmun Ara Sultana – anggota Special Committee for Judicial Reform Supreme Court of Bangladesh, Mr. Stefan Priesner – Country Director UNDP Bangladesh, yang dirangkum oleh pembukaan resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Bangladesh, The Hon Chief Justice  Md. Muzammel Hossain.

Workshop ini diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari hakim Supreme Court Bangladesh, appellate court division, high court division, district court, Jaksa pada Prosecutor Office, kantor Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Polisi, advokat, akademisi, sampai mahasiswa hukum.

Sumber : PembaruanPeradilan.Net

Comments

Add New Search

Write comment

Name: Email:  do not notifynotify Website: Title: UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge     Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."