Hatta Ali Terpilih Jadi Ketua MA

Jakarta l Badilag.net

Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung setelah mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua MA, Rabu (8/2/2012).

Dalam rapat paripurna khusus yang digelar di Ruang Kusuma Atmadja, sebanyak 54 hakim agung hadir untuk memberikan suaranya.  Hatta Ali berhasil memperoleh 28 suara, unggul atas Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum yang mendapatkan 15 suara.

Tiga hakim agung lainnya yang memperoleh suara adalah H. Abdul Kadir Mappong, SH (4 suara), Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH (3 suara) dan Prof. Dr. Paulus E Loutulung, SH (1 suara). Sementara itu, 3 kartu suara dinyatakan tidak sah.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Surat Keputusan Ketua MA No. 19/KMA/SK/II/2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, apabila berdasarkan hasil perhitungan suara seorang calon Ketua MA telah mendapatkan suara 50 persen ditambah satu, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua MA.

“Yang Mulia Dr. M. Hatta Ali, SH, MH memperoleh suara 28, berarti 50 persen plus satu sudah mencukupi dan sesuai Tata Tertib pasal  7 ayat (4) ditetapkan sebagai calon ketua MA terpilih,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Ketua MA Nurhadi, SH, MH.

Setelah perhitungan suara selesai, selaku calon terpilih, Hatta Ali kemudian diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan diri untuk menjadi Ketua MA. Ketua Muda Pengawasan ini pun menyatakan kesediaannya.

Jaga persahabatan

Ketua MA Harifin A Tumpa mengucapkan selamat kepada calon Ketua MA terpilih. “Selamat bertugas menjalankan amanat,” tuturnya.

Harifin bersyukur acara pemilihan Ketua MA ini berlangsung secara demokratis dan dalam suasana kekeluargaan. Dirinya berpesan agar segala perbedaan pendapat yang muncul selama proses pemilihan mulai saat ini tidak ada lagi.

Ketika memulai rapat paripurna khusus ini, Ketua MA mengingatkan bahwa Ketua MA bukanlah segala-galanya, tanpa kerjasama dengan para hakim agung lainnya.

Orang nomor satu di MA yang akan serah terima jabatan pada 1 Maret 2012 ini pun berharap agar persahabatan yang terjalin selama ini tidak pudar. “Saya percaya sahabat tidak akan pernah berpisah,” tuturnya.

Jakarta l Badilag.net

Anda melihat rekan kerja Anda melakukan tindakan yang menyimpang tapi Anda segan melaporkannya? Atau Anda tahu atasan Anda melanggar peraturan perundang-undangan tapi Anda takut melaporkannya?

Tak usah bingung. Ambil HP Anda. Buka fasilitas SMS. Ketiklah Nama Anda#NIP#Satker#Ibu Kota Propinsi#Nama Terlapor#Isi Pengaduan. Jika sudah selesai, kirim SMS itu ke nomor 0852 824 90900.

Layanan pengaduan lewat SMS ini telah dibuka sejak 27 Desember 2011, tepat ketika Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Pesan Singkat (SMS).

Dengan SK itu, Ketua MA memberi lampu hijau kepada aparat peradilan, baik yang bekerja di MA maupun di empat lingkungan peradilan di bawahnya, untuk menyampaikan pengaduan menggunakan SMS.

Ketua MA menyatakan, layanan pengaduan via SMS ini dibuka karena pada umumnya aparat peradilan tidak mau atau tidak berani menyampaikan laporan atau pengaduan disebabkan oleh perasaan takut atau segan kepada atasan dan aparat di satuan kerjanya.

Adapun yang dapat dilaporkan adalah penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

Lalu, setelah Anda mengirim SMS berisi pengaduan, apa yang akan terjadi?

Di Jakarta, ada satuan tugas (satgas) yang memantau SMS pengaduan Anda. Satgas ini dibentuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Pasal 1 huruf d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Calon mempelai pria memang wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (lihat Pasal 30 KHI). Hal ini sesuai dengan perintah Al-Quran (surat Al-Nisa’ [4]: 4): “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” Ulama pakar tafsir Al-Quran Dr. M. Quraish Shihab, M.A. menjelaskan dalam bukunya Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat antara lain bahwa, “suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.”

Penentuan mahar ini didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (lihat Pasal 31 KHI). Jadi, terkait pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilainya oleh salah satu pihak saja.

Mahar/pemberian ini diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadi dari mempelai wanita (lihat Pasal 32 KHI). Dalam pelaksanaan penyerahan mahar, mahar diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita secara tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat Pasal 33 KHI).

Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal berikut ini (Pasal 14 KHI):

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Menurut hukum Islam, kelima syarat/rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan. 

Aparat PA Harus Mempertahankan Identitas Mereka

Yogyakarta | badilag.net

Itulah yang ditegaskan oleh Waka MA Bidang Non Yudisial, Dr.H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum ketika memberikan pembinaan di PTA Yogyakarta, Jum’at malam (20/1/2012). Keesokan harinya, ia diundang sebagai pembicara kunci pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta, Sabtu (21/1/2012).

Tampak hadir juga, Hakim Agung Habiburrahman, Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, Panmud Perdata Agama, Edi Riyadi, sejumlah KPTA, dan hakim di wilayah PTA Yogyakarta.

Dalam arahannya, Ahmad Kamil mengharapkan agar aparat Peradilan Agama tetap menjaga karakter-karakter luhur yang dimiliki. Di antara karakter tersebut adalah semangat belajar, bekerja keras, mau berkorban untuk instansi dan menjunjung tinggi persaudaraan.

Ia kemudian menyebut karakter tersebut sebagai “identitas PA”.

Ahmad Kamil menceritakan kisahnya tidak dapat merayakan idul fitri bersama keluarga. Ketika itu, pada malam takbiran ia harus pergi ke Aceh demi melaksanakan tugas dengan menggunakan bus.

“Dengan cerita ini saya ingin memotivasi kawan-kawan, terutama yang muda-muda, agar jangan mudah pantang menyerah,” ujarnya.